Halo, pernahkah kalian mendengar reformasi polri? Hal itu penuh omong kosong. Reformasi polri berarti menjalani hari baru namun dengan luka nanah yang masih sama. Yang paling tepat adalah pembentukan milisi sipil. Biarkan kita rakyat mengorganisir secara mandiri tanpa takut kokang senjata yang dibeli oleh uang rakyat, namun ditembakan kepada rakyat. Bagi saya kepolisian membunuh sipil tidak lagi merupakan hal baru. betul bukan? karena selalu begitu setiap harinya; membunuh sipil, menjadi backingan bandar narkoba atau tambang, menyiksa demonstran, menjadi pelaku pelecehan atau kekeresan seksual, dan banyak lagi. Pada salah satu tulisan yang sempat diunggah aksara raya berjudul “Seragam sebagai mandat kekuasaan untuk menghilangkan nyawa?” penulis masih mempercayai bahwasannya sungguh ada polisi yang baik dan berintegritas. Bagi saya tidak. Tak ada sama sekali polisi yang baik. Mengapa tak ada polisi yang baik? Untuk memahaminya kita haruslah memahami bagaimana relasi kekuasaan dan dominasi atas sipil yang selalu dilakukan oleh polisi.
Kepolisian selalu bekerja dengan sistem komando, dan ini adalah hal berbahaya yang akan memudahkan terjadinya penyelewengan kekuasaan –sebut sajalah ini penyelewengan, walaupun kekuasaan selalu menyeleweng– contoh kasus paling jelas adalah kasus Sambo. Bayangkan kamu diperintahkan untuk membunuh orang lain, dan perintah itu haruslah kamu patuhi. Karena jika tidak akan ada konsekuensi nyata yang akan kamu hadapi; dipecat, disiksa, bahkan dibunuh, dan lainnya. Tapi bukankah mudah saja jika atasan melakukan penyelewengan kekuasaan seperti itu maka tinggal laporkan ke propam. Tapi tak semudah itu ferguso, kenyataan tak berjalan semulus itu. Dalam sebuah artikel yang diunggah oleh omong-omong media yang ditulis oleh raffi menjelaskan dengan baik dan terperinci bagaimana relasi kuasa bisa langgeng di kepolisian, dan sistem yang menopang relasi kekuasaan tersebut.
Dalam kepolisian, terdapat sistem yang bernama keluarga asuh resimen, hal ini dibagi menjadi 4 tingkatan piramida; (1) saudara asuh (taruna satu angkatan), (2) kakak asuh (taruna junior terhadap senior), (3) mbah mentor (taruna senior tingkat III terhadap junior tingkat I), dan (4) buyut mentor. Dan setiap taruna senior secara sistematis dipasangkan dengan satu atau dua taruna junior. Proses matching ini tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui serangkaian pertimbangan kompleks yang melibatkan faktor kedekatan personal, potensi individu, dan dinamika kelompok.
Dugaan adanya “kakak asuh” yang berupaya melindunginya pasca-kasus pembunuhan Brigadir J bukanlah sebuah anomali, melainkan manifestasi dari logika kekerabatan yang telah mengakar dalam institusi. Seorang guru besar dari Universitas Padjadjaran, Muradi, bahkan mengindikasikan bahwa sosok “kakak asuh” Sambo diduga aktif memantau dan berupaya memengaruhi proses hukum, mulai dari penetapan tersangka hingga proses sidang. Proses ini memiliki dimensi temporal yang unik. Seorang “kakak asuh” akan terus memantau “adik asuh” nya, menciptakan jaringan solidaritas yang melampaui batas-batas ruang dan waktu. Begitulah relasi kekuasaan yang ada di tubuh polri. Maka kita akan berlanjut ke yang berikutnya; bagaimana dominasi polisi atas sipil.
Dominasi polisi atas sipil diperkuat dengan disahkannya RUUKUHAP menyebabkan impunitas polisi dalam melakukan penyelidikan tanpa adanya pengawasan yang jelas –walaupun adanya pengawasan yang jelas negara tetap memiliki 1001 cara untuk mengkriminalisasi rakyat yang bersuara– dalam hal ini diterangkan dengan ringkas oleh Daffa Septian yang dimuat di artikel Kumparan; sedari metode penggeledahan, penyadapan, penjebakan, pemblokiran data/komunikasi, penahanan awal tanpa adanya pengawasan, dan lainnya yang bisa dilakukan dalam keadaan yang dianggap mendesak. celah inilah yang menjadi bentuk dominasi polri atas sipil. Sebab semua kemungkinan tersebut sudah menjadi santapan kita sehari-hari, dan bayangkan saja hal-hal tersebut sudah sah secara hukum untuk dilakukan. Tak perlu lagi menjelaskan lebih banyak, harusnya kalian semua sudah mengerti bagaimana dominasi polri atas sipil hanya dari beberapa kalimat di atas. Sekarang bayangkan saja berapa banyak uang yang bisa didapatkan polisi demi alasan “kalau mau cepat bebas, tebus aja sekian” banyak sekali bukan. karena kini setiap hari kamu bisa menjadi mangsa selanjutnya bagi polisi-polisi. Berjaga-jagalah.
Maka setelah semua sengsara ini, kamu masih bisa mempercayai polisi? Aku sendiri jelas menolak. Aku tetap percaya pembubaran polri dan pembentukan milisi sipil. Jelas banyak yang beranggapan bahwa hal itu mustahil dilakukan. Banyak yang masih percaya masyarakat tanpa polisi hanya akan berisi kekacauan setiap hari; penajarahan, pembunuhan, pemerkosaan, dll. Jelas ini opini yang dangkal menurutku, sebab mengesampingkan beberapa kota otonom yang berhasil menghapuskan/mengusir polisi dari daerah mereka. Cheran di Mexico, Exarchia di Yunani, Autonomous Administration of North and East Syria – AANES (Rojava), Chiapas di Mexico dan beberapa wilayah otonom para anarkis.
Dalam unggahan pustakacatut dalam instagramnya, menjelaskan di kota Cheran Mexico bagaimana menghapuskan kepolisian bahkan pemerintahan melalui revolusi karena muaknya kepada para kartel yang bertanggung jawab atas kesialan yang terjadi; pembunuhan, pemerasan dan penculikan atas kurang lebihnya 50 orang dan menjadi backing atas perampasan hutan di Cheran –yang dilakukan kartel mexico sama dengan yang dilakukan polisi indonesia bukan? –Dan bukan hanya itu yang dilakukan kartel Mexico, mereka pun ‘membeli’ polisi dan politisi untuk memuluskan aksi-aksi keji mereka. Merespon atas semua kesialan ini, warga Cheran memberontak mengangkat senjata dan membarikade kota mereka lalu mengusir semua politisi dan polisi dari kota. Tak hanya disitu, warga Cheran pun membentuk dewan rakyat yang dimana semua keputusan yang terjadi di kota Cheran bersifat musyawarah mufakat; terdesentralisasi dan horizontal. Terdapat 189 titik musyawarah yang dinyalakan oleh warga saat revolusi berlangsung. Tempat itu bernama fogata. Sebenarnya sistem yang diterapkan sama seperti poskamling. Semuanya bersifat demokrasi langsung dan tak ada satu pemimpin yang berhak memberikan keputusan. Hal ini disadari warga karena jika hanya ada satu pemimpin, maka mereka akan mengulang luka nanah yang sama; pemimpin kembali ‘dibeli’ kartel.
Hal-hal lainpun kurang lebihnya sama terjadi pada beberapa kota/daerah otonom lain. Daerah itu direbut oleh warga, dan warga mengorganisir diri mereka sendiri atas keputusan bersama. Dan karena itulah saya menyatakan bahwa polri haruslah bubar dan mari kita ciptakan milisi sipil begitu pula dengan dewan perwakilan rakyat yang harus kita bubarkan dan ganti denga dewa rakyat yang bersifat demokrasi langsung. Semua hal ini tak mustahil. Anarkisme sudah menawarkan semua hal ini dari lama. Mari kita bakar kemarahan ini dan biarkan ia menyala dan menyebar.
Kurang lebihnya seperti itu tawaran saya. Tulisan ini banyak kekurangan-nya dan saya menyadari betul hal itu. Maka dari itu saya menantikan semua opini kawan-kawan lain, entah kritik, saran ataupun perdebatan. Oh, dan ada lagi, F**K STATE, F**K POLICE, F**K MILITARY, LONG LIVE ANARCHY!
Dibuat oleh: BngJack
About the Author
