Cita-cita luhur Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), untuk menarik militer dan kepolisian dari ranah sipil melalui TAP MPR Tahun 2000 kini dinilai menghadapi ujian paradoks. Alih-alih semakin profesional di bidang pertahanan dan penegakan hukum, ribuan personel TNI dan Polri justru terlibat dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar sekolah-sekolah. Keterlibatan aparat dalam program tersebut memicu kritik dari sejumlah kalangan yang menilai fenomena ini berpotensi mengaburkan batas antara fungsi militer, kepolisian, dan ranah sipil.
Program MBG sendiri dijalankan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Sejak masa reformasi, Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang mendorong profesionalisme aparat negara dengan memisahkan peran militer dan kepolisian. Ia menilai kedua institusi tersebut harus kembali pada fungsi utamanya masing-masing agar kehidupan sipil tidak lagi berada di bawah bayang-bayang aparat negara.
“Militer tidak boleh lagi mengurusi kehidupan sipil. Tugasnya adalah menjaga kedaulatan negara, bukan mengatur masyarakat.”
— Abdurrahman Wahid
Namun, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai pengerahan aparat hingga tingkat desa dalam pengawasan dapur MBG berpotensi memunculkan persoalan baru dalam relasi sipil-militer di Indonesia.Kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan distribusi makanan serta operasional dapur dinilai mengaburkan batas kompetensi antarinstansi negara. Sejumlah kalangan juga menilai keterlibatan aparat dalam program sosial semacam ini tidak sejalan dengan semangat profesionalisme aparat penegak hukum. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memunculkan kecenderungan militerisme dalam ruang sosial, yang seharusnya dijaga agar tidak meluas dalam kehidupan sipil. Keterlibatan aparat berseragam di lingkungan pendidikan melalui dapur-dapur program MBG bahkan dikhawatirkan membawa dampak psikologis yang bersifat militeristik bagi ekosistem sekolah.
Sejarah mencatat bahwa salah satu tujuan reformasi sektor keamanan pada era Gus Dur adalah menempatkan militer dan kepolisian kembali pada fungsi profesionalnya tanpa dominasi dalam kehidupan sipil. Karena itu, sebagian kalangan menilai kebijakan yang melibatkan aparat dalam program sosial perlu dievaluasi secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan mundurnya semangat reformasi yang telah dibangun sejak lebih dari dua dekade lalu.
OLEH: AS
About the Author
