DARURAT KEMANUSIAAN!MAHASISWA HALMAHERA TENGAH DI SULAWESI UTARA KECAM PENGABAIAN SISTEMATIS NEGARA

Mahasiswa Halmahera Tengah di Sulawesi Utara, secara tegas mendesak keseriusan pemerintah dan aparat kepolisian dalam menangani rangkaian kasus teror dan pembunuhan yang terus menghantui masyarakat. Seruan ini bukan tanpa dasar, melainkan lahir dari kegelisahan mendalam atas tragedi yang terus berulang tanpa penyelesaian yang nyata dan berkeadilan.

Tragedi pembunuhan yang terjadi di wilayah Patani, Halmahera Tengah, bukan sekadar rangkaian peristiwa kriminal. Ini adalah potret nyata kegagalan negara dalam melindungi warganya. Sejak peristiwa 20 Maret 2021 di hutan Patani Timur, kemudian insiden 25–26 Juni 2023 di Desa Damuli dan Desa Dote, penyerangan 30 April 2024 di Desa Moreala, hingga peristiwa terbaru di Desa Banemo, semuanya menunjukkan pola kekerasan yang berulang tanpa kejelasan penyelesaian. Rangkaian ini menjadi bukti lemahnya keseriusan penanganan dari waktu ke waktu.

Yang lebih memprihatinkan, di tengah situasi genting tersebut, peran DPRD dan pemerintah daerah justru dipertanyakan. Alih-alih hadir sebagai pelindung dan penyambung aspirasi rakyat, mereka terkesan lebih sibuk mengurus kepentingan korporasi yang terus mengeksploitasi sumber daya alam Halmahera. Aktivitas ekonomi berjalan tanpa henti, sementara jeritan petani dan masyarakat kebun yang menggantungkan hidup pada tanah justru diabaikan. Mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan terancam oleh teror, kekerasan, bahkan pembunuhan tanpa jaminan keamanan yang layak.

Ketimpangan perhatian ini menciptakan luka sosial yang dalam. Negara tampak hadir ketika menyangkut investasi dan keuntungan ekonomi, namun absen saat menyangkut keselamatan rakyat kecil. Ketika aparat penegak hukum gagal mengungkap kasus secara transparan, dan DPRD tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, maka kepercayaan publik pun runtuh. Dalam ruang kosong itulah konflik horizontal tumbuh seperti yang terjadi antara masyarakat Desa Banemo dan Desa Sibenpopo yang dipicu oleh akumulasi kekecewaan, ketidakadilan, dan rasa tidak aman yang terus dilantarkan.

Sudah saatnya pemerintah daerah, DPRD, dan aparat kepolisian menghentikan sikap pasif dan parsial. Penanganan kasus harus dilakukan secara serius, terbuka, dan berkeadilan. Tidak boleh ada kesan bahwa nyawa masyarakat kalah penting dibanding kepentingan ekonomi. Perlindungan terhadap petani dan masyarakat adat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar wacana. Negara harus hadir secara utuh menjamin keamanan, keadilan, dan keberlanjutan hidup masyarakatnya.

Di sisi lain, seluruh elemen masyarakat juga perlu menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan. Penyebaran video atau konten kekerasan yang vulgar hanya akan memperbesar trauma dan mempercepat eskalasi konflik. Diperlukan kedewasaan bersama untuk menjaga situasi tetap kondusif, sembari terus mendesak keadilan ditegakkan.

Tragedi ini tidak boleh terus berulang dan tanggung jawab terbesar ada pada mereka yang diberi mandat untuk melindungi rakyat.

EDITOR : Aksara Raya

PENULIS : HIPMA HALTENG-SULUT