Ketika mendengar kata “anarki” atau “anarkisme”, banyak orang langsung membayangkan ledakan bom, aksi terorisme, dan kekacauan tanpa hukum. Anarki sering dipersepsikan sebagai keadaan di mana manusia bertindak semaunya, tanpa kendali moral maupun rasionalitas.
Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Marshall dalam bukunya Demanding the Impossible: A History of Anarchism, gambaran tersebut bukanlah deskripsi objektif. Ia lebih merupakan “hantu” yang hidup di kepala para penguasa dan aparat hukum cerminan dari ketakutan dan prasangka, bukan realitas tentang anarkisme itu sendiri.
Dalam keseharian, istilah “anarkis” kerap dilekatkan pada pelaku kekerasan atau pengacau. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, anarkisme justru bertolak belakang dari stereotip tersebut. Ia merupakan aliran filsafat politik, ideologi, sekaligus praktik sosial yang menolak segala bentuk dominasi hierarkis, sambil menegaskan kebebasan dan kerja sama sukarela antar individu.
Anarki Bukan Tanpa Aturan
Secara etimologis, kata anarki berasal dari bahasa Yunani kuno anarkhia, yang berarti tanpa pemimpin. Penting dipahami bahwa ketiadaan pemimpin tidak sama dengan ketiadaan keteraturan. Tiadanya penguasa bukan berarti masyarakat akan hidup dalam kekacauan.
Peter Kropotkin, dalam karyanya Mutual Aid: A Factor of Evolution, berargumen bahwa kerja sama dan solidaritas justru merupakan kecenderungan alami manusia. Sementara Pierre-Joseph Proudhon pemikir Prancis abad ke-19 sekaligus orang pertama yang menyebut dirinya “anarkis” menyatakan bahwa “Anarchy is Order” (anarki adalah keteraturan).
Proudhon membayangkan masyarakat yang tersusun atas kelompok-kelompok kecil atau komune, yang terbentuk secara sukarela berdasarkan kebutuhan bersama. Setiap keputusan diambil melalui demokrasi langsung tanpa perwakilan, tanpa pemilihan umum, dan tanpa paksaan.
Jika persoalan yang dihadapi berskala lebih besar, Proudhon menawarkan konsep Pakta Federal, yakni kerja sama antar-komune yang didasarkan pada kesepakatan, bukan dominasi. Prinsip federasi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Mikhail Bakunin dan Kropotkin, dan di era modern oleh Murray Bookchin melalui gagasan libertarian municipalism demokrasi langsung berbasis komunitas yang terdesentralisasi.
Dari Teori ke Praktik: Rojava dan Zapatista
Gagasan Bookchin mengenai desentralisasi dan ekologi politik menginspirasi Abdullah Öcalan, tokoh Partai Buruh Kurdistan (PKK), untuk merumuskan model confederalism democracy. Dalam konteks perang sipil Suriah, gagasan ini diwujudkan dalam wilayah otonom Rojava.
Rojava tidak mendeklarasikan diri sebagai negara, tetapi membangun sistem demokrasi akar rumput berbasis majelis warga. Konsep serupa juga dijalankan oleh gerakan Zapatista di Chiapas, Meksiko, yang membentuk ribuan dewan otonom tanpa perwakilan tetap, melainkan langsung dari rakyat.
Kedua contoh tersebut membuktikan bahwa anarkisme bukan sekadar utopia dalam teks, melainkan dapat diterapkan secara nyata bahkan di tengah situasi politik yang kompleks dan penuh konflik. Demokrasi, seperti yang mereka tunjukkan, tidak selalu harus berjalan dari atas ke bawah tetapi bisa tumbuh dari bawah ke atas, dari rakyat untuk rakyat.
Anarkisme sebagai Tradisi Praktis
Berbeda dari Marxisme yang banyak berkembang di ranah teori dan akademik, anarkisme lebih menekankan praktik. Tradisi anarkis jarang dinamai berdasarkan tokoh, melainkan berdasarkan prinsip atau bentuk aksinya: anarko-komunis, anarko-sindikalis, insurrectionist, hingga platformist.
Para anarkis juga banyak belajar dari antropologi dan praktik sosial masyarakat adat. David Graeber, antropolog sekaligus anarkis terkemuka, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti gotong royong, pengambilan keputusan bersama, dan asosiasi sukarela telah lama hidup dalam sejarah manusia.
James C. Scott, melalui The Art of Not Being Governed, meneliti komunitas non-negara di pegunungan Zomia (Asia Tenggara) yang secara sadar menolak kekuasaan negara. Di Indonesia, Bima Satria Putra lewat bukunya Dayak Mardaheka dan Anarki di Alifuru mendokumentasikan praktik masyarakat adat yang bercorak anarkistik seperti sistem federasi kampung dan pengambilan keputusan kolektif.
Mutual Aid dan Aksi Langsung
Salah satu prinsip kunci dalam anarkisme adalah mutual aid kerja sama sukarela demi kepentingan bersama. Konsep ini bukan sekadar nilai moral, melainkan fondasi organisasi sosial.
Kropotkin yang berlatar belakang zoologi menunjukkan bahwa spesies yang bekerja sama cenderung lebih mampu bertahan hidup. Dalam konteks manusia, mutual aid terwujud dalam bentuk dapur umum, perpustakaan jalanan, pasar gratis, hingga sekolah rakyat.
Sementara itu, aksi langsung (direct action) adalah bentuk perjuangan politik tanpa perantara dan tanpa menunggu legitimasi dari otoritas. Ia tidak selalu berarti demonstrasi, melainkan juga tindakan membangun alternatif misalnya mendirikan perpustakaan saat negara gagal menyediakan pendidikan, atau menghentikan proyek perusak lingkungan ketika negara justru mendukungnya.
Anarkisme dan Kekerasan Klarifikasi Penting
Salah satu tuduhan paling umum terhadap anarkisme adalah bahwa ia identik dengan kekerasan. Tuduhan ini perlu dikaji ulang.
Dalam masyarakat yang secara struktural bergantung pada kekerasan baik melalui aparat keamanan, perampasan ruang hidup, maupun ketimpangan sosial menyematkan kekerasan hanya pada kelompok anarkis jelas menyesatkan.
Anarkisme memang mengakui perlunya kemampuan untuk membela diri, tetapi hal itu berbeda dengan meromantisasi kekerasan. Errico Malatesta, pemikir anarkis asal Italia, pernah menegaskan bahwa seorang budak selalu memiliki hak moral untuk membela diri dari penindasan.
Namun, sebagian besar pemikir anarkis menekankan bahwa kekerasan bukan metode yang efektif. Aksi yang membangun dan memperkuat komunitas jauh lebih berdaya guna dan berkelanjutan daripada kekerasan yang justru memperkuat logika penindasan itu sendiri.
Penutup
Anarkisme sebagai Jalan Menuju Keteraturan
Pada akhirnya, anarkisme bukan tentang kekacauan, melainkan tentang keteraturan yang lahir dari kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. Ia menolak dominasi, tetapi tidak menolak organisasi. Ia menolak negara, tetapi tidak menolak komunitas. Ia menolak kekuasaan yang memaksa, tetapi tidak menolak kebebasan yang saling menopang.
Semoga setelah membaca ini, kita lebih berhati-hati dalam memberi label “anarkis” pada setiap bentuk kekacauan atau kekerasan. Sebaliknya, mari kita melihat bahwa di balik kata yang kerap disalahpahami itu, tersembunyi visi alternatif tentang bagaimana manusia dapat hidup bersama bebas, setara, dan teratur tanpa paksaan.
Penulis : Dani Manik
Editor: Aksara Raya
About the Author
