Malona Aruan
Malona Aruan seorang aktivis perempuan mendesak pemerintah pusat untuk menaikkan status penanganan banjir besar yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menjadi bencana nasional. Banjir tersebut menimbulkan ratusan korban jiwa dan menyebabkan ribuan rumah warga rusak berat.
Dalam keterangannya, Malona atau Lona mengingatkan pemerintah agar tidak memberikan jawaban yang bersifat umum terkait dugaan penyebab banjir. Ia menyoroti kecurigaan publik terkait pembalakan hutan, terutama setelah warga melihat jutaan potongan kayu terseret arus saat banjir menerjang permukiman.
“Masyarakat menilai dari apa yang mereka lihat. Jutaan potong kayu bukan peristiwa kecil. Pemerintah harus melakukan penyelidikan serius, bukan memberi jawaban normatif,” tegasnya.
Lona juga meminta Kementerian Perumahan Rakyat turun langsung membantu pemulihan rumah warga yang rusak. Ia menilai kementerian tersebut mampu bergerak cepat seperti yang pernah dilakukan saat bencana gempa di NTT dan sejumlah wilayah lain.
Selain itu, ia mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk tim trauma healing untuk menangani dampak psikologis yang dialami perempuan dan anak-anak korban bencana.
Pada kesempatan itu, Lona memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung lokasi banjir. Namun ia mempertanyakan minimnya respons dari para menteri yang dianggapnya kurang sigap.
“Saya apresiasi Pak Prabowo yang turun langsung. Tetapi saya heran, mengapa para pembantu presiden terlihat pasif? Dulu setiap ada bencana, respons kementerian biasanya cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.
Lona menekankan pentingnya langkah cepat dan luar biasa dari pemerintah pusat, mengingat besarnya skala kerusakan yang terjadi memerlukan koordinasi lintas kementerian dan upaya terpadu agar bantuan bagi para korban bisa segera tersalurkan.
Penulis/Reporter : Ronny Saragih
Editor: Aksara Raya