Atas semua permasalahan ekologi yang terjadi begitu seringnya di Maluku Utara, tak pernah ada solusi konkret untuk menyelesaikannya dari AMMU-SU. Sebab perbincangan yang terjadi di warung kopi, asrama, atau dalam forum diskusi, yang selalu keluar hanyalah semua keluh kesah, hanya kemarahan mentah yang tak tahu akan diluapkan ke mana atau pada siapa. Dan yang membuat saya terheran-heran sampai mulut menganga adalah begitu kontradiktifnya pernyataan yang dilontarkan oleh satu orang yang sama (dan hampir semuanya begitu). Mereka selalu berkata bahwa hukum bukan lagi instrumen untuk menegakkan keadilan sebab selalu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, namun langkah yang selalu mereka anggap solusi adalah memberikan usulan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten. T*L*l, naif, dan menjijikkan.
Mari kita bedah sedikit mengenai permasalahan ekologis yang terjadi itu karena maraknya pertambangan di Maluku Utara. Bayangkan, dalam 10 kabupaten/kota, hanya ada 3 kabupaten/kota yang tak memiliki tambang. Bahkan setelah adanya penelitian dari Queensland University tentang pencemaran lingkungan di Weda, Halmahera Tengah, dan puluhan bahkan ratusan penelitian yang diteliti oleh peneliti lokal tentang tambang beserta kehancuran yang disebabkannya, serta ribuan studi kasus efek pertambangan pada masyarakat; kenaikan ekonomi semu, bencana ekologi, dan lain-lain, Maluku Utara tetap saja mengeruk isi bumi seolah tak terjadi apa-apa.
Dan setelah semua kenyataan sial itu, masih banyak yang tak sadar bahwa negara dan instrumennya merupakan anjing-anjing para kapitalis. Sekarang silakan cek berapa banyak pemangku kebijakan di Maluku Utara yang kalian pilih dan anggap baik hanya karena citra media sosial, memiliki saham berapa banyak di setiap tambang yang ada di Maluku Utara. Di tambang-tambang yang mengakibatkan bencana ekologis. Merekalah orang-orang yang merusak nusa ibu kita bersama. Bayangkan berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan dari hasil perusakan. Sekarang bandingkan berapa banyak yang bisa didapatkan pekerja tambang dan masyarakat lingkar tambang. Apakah sebanding dengan semua kerusakan ini? Tidak! Namun pernyataan inilah yang sering kabur dan disalahpahami oleh kita semua.
Permasalahannya bukan seberapa sejahtera atau seberapa besar pendapatan yang diterima oleh pekerja dan masyarakat lingkar tambang, tapi fokus utamanya haruslah mengarah pada seberapa besar kerusakan yang diterima alam. Apakah sebanding dengan apa yang kita dapatkan meskipun keuntungan yang didapat berlimpah? Apakah nusa ibu masih bisa menerima efek destruktif dari pertambangan? Apakah tanah-tanah yang kita pijak sedari kecil ini bisa bertahan untuk anak cucu kita nantinya? Apakah ikan-ikan di lautan itu masih aman untuk kita konsumsi sehari-hari? Apakah cengkeh, pala, dan kelapa masih bisa bertumbuh dengan semua kondisi pertambangan ini? Hal tersebutlah yang harus selalu kita pertanyakan dan kita perjuangkan masa depannya. Bukan memperjuangkan bagaimana bisa menasionalisasikan semua tambang di Maluku Utara. Sadarilah, tambang itu walaupun memberi begitu banyak keuntungan ekonomi, kerusakan ekologisnya akan selalu lebih besar.
Dan hal-hal itulah yang tak pernah disadari di AMMU-SU. AMMU-SU seolah hanya perkumpulan mahasiswa biasa saja. Yang isinya hanya info dies natalis antar paguyuban, pelantikan ketua baru di paguyuban, atau buka puasa bersama sesama mahasiswa Maluku Utara. AMMU-SU tak memiliki sikap politik yang jelas, dan selalu nanggung arahnya mau ke mana. Atas semua pernyataan kawan-kawan (walaupun ini tak bisa disebutkan sebagai keseluruhan, dan yang saya maksud di sini hanya kawan-kawan yang selalu bertemu dan berbicara tentang Maluku Utara bersama saya) selalu tak jelas. Mereka tak punya sikap pasti untuk menumbangkan tambang. Tambang itu harus tumbang, gadong! Dan yang harus menjadi topik-topik diskusi kita adalah bagaimana kita menyiapkan alternatif ekonomi setelah tambang tumbang.
Sedari dahulu Maluku selalu dikenal dengan “Negeri Rempah”. Katong semua tahu bagaimana sejarah itu. Bahkan bangsa Eropa berbondong-bondong datang ke pulau kita semua hanya untuk mendapatkan rempah yang berkualitas. Dan sekarang pun kita mengetahui bagaimana pala, cengkeh, dan kelapa bisa menjadi komoditas utama yang menjadi jawaban atas semua kesengsaraan tambang ini. Belum lagi kalau kita bercerita tentang hasil lautnya, atau kita bercerita tentang pesona bawah laut dan potensi wisata di Maluku Utara yang bisa menjadi ekonomi tandingan yang bisa mengalahkan tambang. Kita harus merumuskan itu segera bersama-sama. Dan yang paling intinya adalah bukan lagi berharap kepada pemerintah. Pemerintah tak pernah menganggap semua usulan kita penting. Semua faktanya sudah saya jelaskan di atas. Kita harus membangun kesadaran dan membangun gerakan kolektif berbasis rakyat yang otonom dan terdesentralisasi. Ini bukanlah hal yang mustahil jika kita lakukan bersama. Katong samua so datang jao dari kampung, tong punya samua untuk bikin barang ini jadi.
Bayangkan setiap dari kita di AMMU-SU datang dengan disiplin ilmu masing-masing. Membagi divisi kerja untuk mencanangkan ini semua dan pulang untuk merealisasikannya. Dan jangan berikan ruang ketua di dalam lingkaran AMMU-SU. Percayalah, jika ada ketua, dia adalah orang pertama yang akan dikriminalisasi, didiskriminasi, ataupun menjadi orang yang dibeli. Biarkan AMMU-SU tetap menjadi wadah bagi kita semua yang sama rata. Kita semualah yang menentukan keputusannya akan bagaimana. Sekian. Semoga kritik ini membangun kita semua. Laeng sayang laeng lebe bae.
Anonim